Minggu, 26 Desember 2010

Otonomi Daerah


Kini setiap pemerintahan daerah telah memiliki kewenangan mengatur keadaan daerahnya sendiri dalam rangka perkembangan daerahnya masing – masing. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan langsung, serta masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan. Sehingga bisa cepat terwujudkan.
Karena untuk bisa melaksanakan otonomi daerah yang bermanfaat dan dapat berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat pelaksanaan otonomi daerah perlu diletakan di Daerah Tingkat II , yang kedudukannya lebih langsung berhubungna dengan masyrakat, sehingga apa yang dukehendaki oleh masyrakat bisa terlrealita secara lebih cepat.Pemerintah, pemerintah daerah, daerah otonom, otonomi daerah, desentralisasi, tgs pembantuan, instansi vertikal dan otonomi yang nyata dan bertangug jawab, adalah sama dengan yang termuat daam Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerinah daerah seperti :

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintahan adalah seperangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan pembantu – pembantunya.
Pemerintah Daerah, adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwewenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Otonomi daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintah atau kepala wilayah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.
Tugas pembantuan, adalah tugas untuk turut serta dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Instansi vertikal, adalah perangkat dari departemen – departemen atau lembaga – lembaga pemerintahan bukan departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
Wilayah asministratif, yang selanjutnya disebut wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.
Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, adalah pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. ( diambil dari buku, percontohan otonomi daerah di Indonesia,Prof.Drs.H.A.W.Widjaja,hal 5-6 ).

MILITER SEBAGAI PERTAHANAN INDONESIA

 Kekuasaan dan kepemimpinan mempunya hubungan satu sama lain. Dua hal tersebut saling berkaitan. Kekuasaan sendiri itu mencakup kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang dapt mempengaruhi pihak – pihak yang berkaitan dengan kekuasaan tersebut. Di Indonesia sumber – sumber kekuasaan yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi situasi politik adalah militer, ekonomi, politik, hukum, tradisi dan ideologi.
Kekuatan militer, ekonomi dan politik adalah segi tiga kekuatan suatu negara. Sejarah membuktikan, jika segi tiga ini rapuh, maka negara hancur. Misalnya, krisis bahanpangan (gandum) di Rusia, telah menyebabkan tentara Rusia kelaparan dan akhirnya angkat kaki dari Afganistan, disamping tidak terlepas dari pengaruh Amerika yang meletakkan syarat dilaksankan demokrasi untuk membantu menanggulangi krisis pangan di Rusia.
Kita jarang mendengar dan menyebutkan kata “ militer “, yang sering kita dengar dan kita ucapkan adalah ABRI ( Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ) atau TNI ( Tentara Nasional Indonesia ). Mungkin yang kita tau itu hanya sebagai salah satu aparat keamanan yang berwenang untuk menjaga keamanan.
Sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam lagi mengenai kemilitera itu sanagtlah dalam. Banyak yang bercita – cita ingin bisa ada di militer. Mereka menganggap militer adalah suatu hal yang berkaitan dekat dengan kemasyarakatan. Kaum strukturalis meletakkan militer dalam ranah yang disebut sebagai suprastruktur ideologi (bangunan atas struktur masyarakat). Sementara militer secara institusional melanjutkan dalam dominasi kehidupan keseharian dan menjaga kekuasaan untuk tetap survive.
Militer dalam konsep politik Yunani kuno ditempatkan dalam ranah oicos yang diasosiasikan sebagai suatu yang 'tidak mulia atau kotor' dan tidak memiliki otoritas apa pun. Tugas militer tak lain hanya berperang untuk kejayaan bangsa dan persoalan keputusan politik bukanlah urusan militer, melainkan sepenuhnya di tangan senat. Peran militer dalam politik sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan kelas yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Militer yang prominence dalam sejarah nation state Indonesia dipandang sebagai suatu bentuk pretorianisme di mana intervensi politik tidak berdiri tanpa dominasi terhadap aset-aset ekonomi.
Militer dalam sejarah kenegaraan Indonesia menjadi prominent hampir setiap agenda-agenda perubahaan politik. Posisi ini tak terlepas dari segi kesejarahan dalam militer Indonesia yang dipandang sebagai warrior (tentara penakluk). Dalam doktrin TNI kemudian dibahasakan sebagai tentara pejuang dan tentara rakyat yang manunggal bersama rakyat. Doktrin sistem pertahanan semesta (total war) dijadikan sebagai legitimasi militer untuk jauh menancapkan kuku tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga dalam sosial dan budaya masyarakat. Intervensi militer dalam politik lebih menonjolkan alasan kesejarahan perjuangan bangsa dan negara yang berpandangan militer di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia, berbeda dari negara-negara lain.Setelah gerakan reformasi 1998 menggelora sebagai skema demokratisasi, keberadaan militer sebagai pendukung utama Orde Baru (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) menjadi santer dibahas.
Di Indonesia sekarang sosok pemimpin yang di cari adalah pemimpin yang dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik dan dapt sebagai teladan yang bertanggung jawab. Kita menghubungkan saja antara militer dan kekuasaan, sebagai contoh saja apa yag terjadi di Indonesia sekarang. Kepala Negara Indonesia berasal dari militer. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulunya dia berasal dari kemiliteran. Itu juga menandakan bahwa masyarakat Indonesia mempercayai sosok militer yang dijadikan sebagai pemimpin. Joseph S Nye Jr juga memaparkan dua jenis kekuasaan dalam globalisasi diimpamakan seperti carrot and stick atau dalam bahasa politiknya hard power dan soft power. "Jika kau nakal dan membangkang, maka akan kugunakan tongkatku untuk memukulmu, tapi jika kau seorang kelinci yang manis dan penurut, maka kugunakan wortel untuk membuatmu tetap berada dalam lingkaran kekuasaanku!"